[1]
J. Rongalaha dan J. Y. Palenewen, “IMPLIKASI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA ATAS BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM”, Jurnal Hukum Ius Publicum, vol. 3, no. 1, hlm. 50–70, Nov 2022.